Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, menekankan pentingnya regulasi kuat dalam perdagangan karbon untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa carbon governance adalah instrumen vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon. Tanpa regulasi yang ketat, terdapat risiko pengalihan konsesi hutan ke luar negeri tanpa pengawasan, yang dapat mengancam kedaulatan negara dan menyebabkan Indonesia menjadi "negara virtual" tanpa kendali penuh atas wilayahnya.

Poin-Poin Utama dari Wawancara:
Arahan Presiden Jokowi: Siti Nurbaya menyebutkan adanya arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait pentingnya regulasi yang ketat dalam perdagangan karbon.
Instrumen Transparansi: Carbon governance memastikan pelaku bisnis dan pemerintah bekerja dalam kerangka yang transparan dan dapat diawasi oleh publik.
Bahaya Tanpa Regulasi: Penerapan offset karbon hutan yang sembrono dapat menyebabkan pengalihan wilayah hutan ke luar negeri tanpa kontrol pemerintah, mengancam kedaulatan wilayah Indonesia.
Pengaturan Metodologi: Penghitungan emisi GRK dan metodologi perdagangan karbon harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh badan internasional dan nasional untuk menjaga akuntabilitas.
Siti Nurbaya menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, Indonesia berisiko kehilangan kontrol atas sumber daya alamnya. Oleh karena itu, penerapan carbon governance yang baik sangat krusial untuk menjaga kedaulatan negara.

Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel lengkapnya di sini.